Saturday , December 16 2017
Home / DPR RI / KOMNAS PEREMPUAN MENYERAHKAN DRAFT RUU KEKERASAN SEKSUAL KEPADA KANG JALAL
14671124_10210633569894492_6785021694704388919_n (1)

KOMNAS PEREMPUAN MENYERAHKAN DRAFT RUU KEKERASAN SEKSUAL KEPADA KANG JALAL

Pada Kamis, 13 Oktober 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemui Anggota DPR RI Komisi VIII dan juga Anggota Baleg (Badan Legislasi), Bapak Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc di Ruang Fraksi PDI-Perjuangan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Komnas Perempuan menyerahkan Draft RUU Tentang Kekerasan Seksual kepada Kang Jalal. Pertemuan yang baik itu juga dihadiri Ibu Dyah Pitaloka, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Komnas Perempuan dalam paparannya menyampaikan pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual dalam RUU tersebut, yang saat ini drafnya sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Komnas Perempuan merupakan salah satu unsur yang mendukung proses legislasi RUU tersebut. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan memiliki dampak yang sama buruknya. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan Undang-Undang yang bisa melindungi korban kekerasan seksual di luar regulasi yang sudah ada selama ini.

Titik penting draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu perlindungan korban dan pemberatan hukuman bagi si pelaku. Untuk mencoba memastikan kekerasan seksual tidak berulang, tidak saja lewat hukuman tapi juga upaya-upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa bentuk hukuman yang ditawarkan oleh Komnas Perempuan seperti pidana pokok (misalnya, kurungan penjara, rehabilitasi, restitusi) dan pidana tambahan (misalnya, pembatasan ruang gerak, kerja sosial, sita harta, pengumuman putusan hakim). Komnas Perempuan juga memberikan bab khusus untuk pemulihan korban karena ini tidak akan bisa ditemukan di Undang-Undang yang lain.

Draf Rancangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang ada saat ini merupakan hasil perumusan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan yang kemudian mendapatkan dukungan dari DPD RI. Dalam proses perumusannya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga telah melibatkan beberapa pihak di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk para pendamping. Inisisasi ini berdasarkan pada tingginya angka kekerasan seksual dan masih adanya kendala korban dalam mengakses keadilan.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan, dalam 4 tahun terakhir (2012 – 2015) rata-rata 3000 s/d 6500 kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahunnya, baik di ranah personal/rumah tangga maupun di ranah komunitas. Dalam lingkup rumah tangga/relasi personal, kekerasan seksual bahkan meningkat pada urutan kedua tertinggi setelah kekerasan fisik, dalam 1 tahun terakhir. Di saat yang bersamaan, sistem hukum yang ada belum menjawab kebutuhan korban sehingga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap ada pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pansus yang melibatkan Komisi III DPR RI, Komisi VIII DPR RI dan Komisi IX DPR RI, sebagai payung hukum yang dapat melindungi masyarakat dari kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak, secara komprehensif dan berkeadilan di bumi Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mengajak serta semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengkampanyekan dan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar nantinya, Undang-Undang ini akan bermanfaat secara nyata untuk korban kekerasan seksual.

Dalam konteks ini Kang Jalal mengatakan urusan yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah problem solving yang mendasar pada masalah ini. Perempuan dan anak yang selalu menjadi korban kekerasan seksual dengan seluruh bagian tubuhnya harus dihormati, termasuk oleh perempuan itu sendiri. Barangkali anjuran menyusun konsep untuk menghindari kegagalan pemahaman manusia terhadap seksualitas bisa menjadi langkah awal mencari jalan keluar dari masalah kekerasan seksual di Indonesia.

Bapak Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, legislator dari Dapil Jawa Barat II yang akrab disapa Kang Jalal sangat mendukung pembahasan Draft RUU ini, dan berkomitmen untuk mengawalnya hingga menjadi Undang-Undang.[]

Komentar

komentar