Saturday , December 16 2017
Home / Pemikiran / RATU ADIL
art_127127

RATU ADIL

Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc*

“Sekiranya Belanda memerintah dengan adil, kita tak akan melakukan perjuangan Kemerdekaan. Seandainya Jepang tidak melakukan penindasan, kita tidak akan memproklamasikan Kemerdekaan. Karena itu, ketika mensyukuri Kemerdekaan, syukurilah perbuatan zalim dan penindasan para penjajah kita.”

Ucapan ini keluar dari pembicara pada sebuah peringatan syukuran yang diselenggarakan salah satu organisasi pemuda Islam yang besar di Indonesia. Terdengar aneh, mengejutkan dan berlebih-lebihan. Tetapi, ia tidak bercanda. Ia memberikan contoh bagaimana perlawanan terhadap penjajah hanya timbul karena adanya penindasan yang sudah tidak tertahankan lagi, bukan karena didorong oleh konsep-konsep yang abstrak.

Berbagai kejadian yang kita sebut sebagai perjuangan Kemerdekaan Indonesia bermula terhadap perlakuan tak adil yang dilakukan para penguasa. Mereka melakukan pemberontakan karena tidak tahan dengan pajak yang terlalu mencekik, atau karena penggusuran tanah yang semena-mena, atau karena lahan-lahan pertanian dikorbankan untuk kepentingan para pemilik modal besar, atau karena kekejaman aparat pemerintah. Tak pernah mereka berontak karena ingin mendirikan Negara Republik Indonesia.

Konsep “bangsa” dan “negara” masih asing buat mereka, apalagi nasionalisme. Begitu tidak jelasnya konsep ini bagi kebanyakan pejuang Indonesia dan para pemimpinnya, hingga pada pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno harus memberikan kursus singkat tentang Kebangsaan. Ia mengutip para pakar ilmu politik dari Eropa bak sebuah kuliah di depan para mahasiswa baru. Buat kebanyakan Ulama’, yang waktu itu berada di garda depan dalam perlawanan terhadap Belanda, nasionalisme dipahami sangat samar-samar.

A. Hasan menuding nasionalisme sebagai ‘ashabiyyah. Bila orang berjuang untuk nasionalisme, ia akan mati jahiliah. Polemik pun bergulir antara tokoh nasionalisme dan para Ulama Islam, dimulai dengan debat ideologi antara A. Hasan dan Bung Karno. Kalau begitu, apakah para pemimpin Islam berjuang untuk mendirikan negara Islam? Tidak juga. Konsep “negara” saja sudah samar-samar, apalagi negara Islam. Konsep negara Islam baru hangat diperbincangkan, dianalisis, dijelaskan, setelah Konstituante terbentuk. Dalam hal ini pun, tak ada kesepakatan di antara Ulama’ Islam.

Jadi, sudah dapat dijelaskan, ketika Pangeran Diponegoro menaiki kuda dalam jubah putihnya, atau ketika Imam Bonjol bersama para Ulama’-Ulama’ meledakkan perang bertahun-tahun, atau ketika para Ulama’ Aceh memimpin Perang Sabil, atau ketika Ajengan Zaenal Mustafa dari Tasikmalaya melawan fasisme Jepang, tidak terpikir pada benak mereka upaya untuk mendirikan negara Islam. Mereka juga belum merumuskan bagaimana sistem pemerintahan yang mereka jalankan; Presidensil, kerajaan, parlementer, otokrasi, aristokrasi, ataukah teokrasi. Mereka juga bukan untuk mengusir orang asing semata. Mereka melawan orang asing itu karena mereka melakukan penindasan, kezaliman, dan kekejaman. Siapa saja yang berbuat zalim, tak peduli warna kulitnya, mereka lawan. Dalam banyak hal, mereka menentang sesama bangsa, seperti Amangkurat I membunuhi para Ulama’ di alun-alun. Alih-alih konsep-konsep yang abstrak, yang mengilhami para pejuang kita peribahasa sederhana: Raja adil, raja disembah; raja laim raja disanggah.

Jauh dalam kerak sejarah, kita menemukan konsep Ratu Adil. Konsep itu akrab bukan saja dengan para pemikir yang tercerahkan, tetapi juga dengan rakyat kecil yang mencabuti patok-patok kayu di halaman Pangeran Diponegoro. Entah bagaimana, dalam perjalanan sejarah, sesuai dengan kemajuan zaman, konsep Ratu Adil kini terongok dalam museum antropologi untuk mengacu kepada pemikiran bangsa-bangsa “primitif”.

Lalu, kita sibuk mendiskusikan konsep nasionalisme, negara Islam, demokrasi, sosialisme, kapitalisme, dan isme-isme yang lain. Pembicaraan kita makin jauh dari kamus rakyat kebanyakan. Wacana kita menjadi eksklusif dan elitis. Kita sendiri makin lama makin tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Tetapi, dalam benak rakyat yang tertindas, ketidak-adilan tidak lagi menjadi konsep yang abstrak. Ketidak-adilan adalah kenyataan hidup yang mereka rasakan.

Kita, umat Islam di Indonesia, tidak sepakat dengan apa yang kita perjuangkan. Ada di antara kita yang mati-matian ingin mendirikan negara Islam tanpa dengan jelas menegaskan makhluk yang bernama negara Islam itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kita harus menempatkan umat Islam (baca: aktivis Islam) pada posisi-posisi yang strategis. Ada juga yang berjuang sederhana saja: bagaimana caranya agar orang-orang Islam rajin shalat, haji, umroh, dan ngaji. Karena tidak sepakat tentang apa yang kita perjuangkan, maka berbeda-bedalah pandangan kita tentang situasi Islam di Indonesia hari ini. Yang memperjuangkan negara Islam tampaknya sudah meninggalkan perjuangannya. Tidak realistis. Yang menginginkan posisi strategis kini tengah mensyukuri keberhasilan perjuangan mereka. Yang ingin memasyarakatkan ritus-ritus Islam jelas kini melihat kebangkitan Islam di Indonesia.

Mengapa kita tidak berbicara dengan bahasa yang dipahami semua orang? Mengapa kita tidak berbicara tentang apa yang dirasakan banyak orang? Mengapa kita tidak merujuk pada apa yang dirujuk para pejuang Kemerdekaan Indonesia, pendahulu kita atau pada gagasan yang disimpan dalam hati rakyat kecil sepanjang sejarah? Siapa di antara kita yang tidak setuju dengan Ratu Adil?[]

(DINNO)

*[Adaptasi Buku REFORMASI SUFISTIK, Hal.303-306]

Komentar

komentar